Headlines News :
Home » , » Pemkab Meranti Fasilitasi Pertamuan Masyarakat Bagan Melibur Dengan Dirjen Kehutanan RI Di Jakarta

Pemkab Meranti Fasilitasi Pertamuan Masyarakat Bagan Melibur Dengan Dirjen Kehutanan RI Di Jakarta

Written By Ripes News on Sunday, October 5, 2014 | 3:42 PM

*Temukan Sejumlah Kesepakatan

SELATPANJANG- Sebagai tindak lanjut pertemuan antara masyarakat Desa Bagan Melibur dengan Bupati Kepulauan Meranti, Drs. Irwan, MSi pada tanggal 8 Juli 2014 yang lalu dengan agenda pembahasan tentang konflik batas desa dan keberadaan konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) di wilayah Desa Bagan Melibur.

Selain itu, pada hari Jumat 27 September 2014 kemarin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Desa Bagan Melibur dengan Kementrian Kehutanan RI yang diwakili oleh Direktur Jendral (Dirjen) Kehutanan RI, Dr. Ir. Bambang Hendratono dan didampingi Direktur Hutan Tanaman Ir. Gatot di kesempatan itu.

Pada rencana awal pertemuan ini ingin dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan, MSi namun karena beliau sedang menjalankan ibadah haji maka diwakilkan oleh Sekda Kepulauan Meranti, tutur Sekretaris Jendral (Sekjen) Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Isnadi Esman, SPd melalui Riles Persnya kepada Riaupesisir, Minggu (5/10).

Hadir dalam pertemuan tersebut, dari Pemkab Kepulauan Meranti diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin, MSi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir. Mamun Murod, MM.MH. Di mana pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat gedung Manggala Wana Bhakti Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Isnadi Esman, SPd melalui Riles Persnya kepada Riaupesisir, Minggu (5/10) menyampaikan, bahwa dalam pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta kemarin perwakilan masyarakat secara umum menyampaikan bahwa, pertama keresahan masyarakat Desa Bagan Melibur dengan adanya aktifitas perusahaan yang beroperasi diwilayah administrasi Desa Bagan Melibur. Kedua, perlunya kejelasan status kawasan yang saat ini dijadikan sebagai daerah pemukiman dan lahan kelola masyarakat Desa Bagan Melibur.

Lebih lanjut, dibeberkan Isnadi, ketiga, bahwa tingginya ketergantungan masyarakat akan hasil hutan  untuk memenuhi  kebutuhan hidupnya. Keempat, adanya sengketa tapal batas administrasi Desa Bagan Melibur dengan Desa Lukit. Dan kelima, meminta kepada Kemenhut untuk ikut berperan aktif dalam penyelesaian konflik di Desa Bagan Melibur, beber peria gagah berkaca mata tersebut.

Dijelaskan pemuda yang akrab disapa sehari-hari Didi itu, bahwa selain menyampaikan secara lisan perwakilan masyarakat Desa Bagan Melibur juga menyerahkan surat resmi yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung atas permintaan masyarakat. Surat resmi masyarakat ini berisi permintaan/usulan masyarakat untuk penyelesaian konflik yang terjadi.

Diantaranya, pertama masyarakat meminta kepada Kementrian Kehutanan untuk menegaskan kembali atau merevisi bahwa Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari konsesi PT. RAPP. Sebagai mana yang tercantum didalam SK.180/Menhut-II/2013. Dimana wilayah Desa Bagan Melibur yang dikeluarkan tersebut harus mengacu sesuai dengan Peta Administrasi Desa Bagan Melibur yang diterbitkan oleh Bupati Bengkalis tahun 2006.

Kedua, meminta Kementrian Kehutanan Republik Indonesia untuk mendorong proses penyelesaian tapal batas Desa Bagan Melibur dengan Desa Lukit untuk menghindari Konflik. Desa Lukit mengklaim lebih kurang 3000 Hektare wilayah Desa Bagan Melibur Berada didalam wilayah Desa mereka berdasarkan Peta Sketsa Desa tahun 1980, sedangkan 3000 Hektere yang diklaim tersebut merupakan wilayah Desa Bagan Melibur sesuai dengan Peta Administrasi Desa yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2006.

Ketiga, mengajukan permohonan agar Kementrian Kehutanan memberikan hak pengelolaan Hutan berbasis masyarakat  sesuai dengan skema yang ada. Diantaranya, hentikan aktifitas PT. RAPP diwilayah administrasi Desa Bagan Melibur selama peroses penyelesaian. Selanjutnya, keluarkan kebun-kebun dan lahan garapan masyarakat Desa Bagan Melibur yang berada didalam konsesi RAPP. Dan terkahir masyarakat Desa Bagan Melibur menginginkan areal yang telah ditebang dan dibersihkan ( land clearing ) oleh PT. RAPP yang berada diwilayah administrasi Desa Bagan Melibur untuk dihijaukan kembali dengan tanaman hutan.

Dari pertemuan atau audiensi tersebut, Dirjen Kehutanan RI akan membuat rencana aksi seperti, akan memanggil manajemen RAPP untuk menghimbau agar menghentikan sementara pekerjaan di areal yang berkonflik di Desa Bagan Melibur. Selanjutnya, melakukan evaluasi implementasi SK. 180/Menhut-II/2013 Yang dijalankan PT. RAPP di Pulau Padang. Lalu merencanakan untuk turun langsung ke Desa Bagan Melibur direncanakan Minggu ke 2 Oktober 2014 (Setelah Idul Adha,red) dan melihat langsung wilayah hutan yang diusulkan masyarakat, tandasnya.(and)
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ripes News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright 2013 - 2017,RIPES NEWS
Media Bisnis Terpercaya

| RIPESNEWS | DUNIA LOKER INDONESIA | PEMKO DUMAI | PEMKO ROHIL | JONY MARZAINUR | MR. AYAI | INDAH FM RADIO | DUPE TV | BUSINESS RIAU |

Jalan Datuk Laksaman No. 292 Kota Dumai Email : ripesnews@gmail.com Hp. 0812 6811 1177