Headlines News :
Home » , » Pelanggaran UU Tidak Ada Yang Mengawasi

Pelanggaran UU Tidak Ada Yang Mengawasi

Written By Ripes News on Friday, September 25, 2015 | 8:49 PM

APBMI Riau Sesalkan pelanggaran Kegiatan bongkar muat pelanggaran UU no 17 thn 2008 Kegiatan bongkar muat sesuai dengan amanat UU no 17 Th 2008 harus dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat, namun pada realitas nya, banyak kegiatan bongkar muat dari dan kekapal tidak dilaksanakan perusahaan bongkar muat.

Ketua Apbmi Riau mengatakan, kita lihat di aturan bahwa kegiatan bongkar muat dari dan kekapal tidak mengatur barang yang harus menggunakan PBM dalam tonase tertentu, artinya adalah apakah 100 ton atau ribuan ton, artinya jelas kegiatan bonkar muat., ini bongkar muat di pelabuhan sudah sampai ribuan ton pun tidak menggunakan perusahaan bongkar muat, ini ada apa? Apakah undang undang ini tidak diperlukaan? Sementara untuk memperoleh izin saja, PBM harus memiliki modal 2.5 milyard, dengan persyaratan persyaratan lain.

Untuk itu Ketua Apbmi Riau  Ahmad Jony Marzainur. SH. meminta regulator dalam hal ini KSOP setempat, dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau, agar memperhatikan betul terhadap persoalan ini, ini juga usaha yang sangat kompetitif, dan PBM juga termasuk perusahaan Kecil dan menengah. Harus ada penegasan,  kita sudah sering membuat surat kepada KSOP perihal kegiatan bongkar muat tidak mengguanakan perusahaan bongkar muat, belum lagi jika dilihat perusahaan yang lain yang bergerak di kepelabuhanan seperti Jasa pengurusan Transportasi dan Tally mandiri, yang jelas jelas di terbitkan oleh pemerintah, adalah untuk kepentingan semua pihak baik pengguna jasa maupun pemakai Jasa.

Di dumai, di bengkalis, sepanjang pantai apa lagi di pelabuhan pelabuhan alur sungai, banyak yang melanggar aturan, kegiatanya banyak sekali namu tidak mengguankan Perusahaan bongkar muat. Dan anehnya kegiatan seperti ini bisa berjalan, kok bisa ? tanya nya lagi. Jadi siapa yang mengawasi? Apakah negara ini negara bebas tanpa aturan?

Kita berharap regulator dalam hal ini KSOP dan Kadis perhubungan yang memandatangani izin PBM, JPT, Tally mandiri, kiranya menjaga agar undang undang yang di terbitkan pemerintah berwibawa dan berlaku. Demikian diharapkan.*Muamar*Riau bisnis.

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ripes News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright 2013 - 2017,RIPES NEWS
Media Bisnis Terpercaya

| RIPESNEWS | DUNIA LOKER INDONESIA | PEMKO DUMAI | PEMKO ROHIL | JONY MARZAINUR | MR. AYAI | INDAH FM RADIO | DUPE TV | BUSINESS RIAU |

Jalan Datuk Laksaman No. 292 Kota Dumai Email : ripesnews@gmail.com Hp. 0812 6811 1177