PERUM BULOG DUMAI KANGKANGI PERATURAN PEMERINTAH KM NO. 15 TAHUN 2007

Kegiatan dalam Bongkar Muat Beras Bulog 

Ripes News - Dumai - Kapal yang membawa beras impor akhirnya diperbolehkan dibongkar setelah pihak Bulog Subdivre Dumai  melengkapi dokumen Dengan Muatan sebanyak lebih kurang 20.000 ton langsung dibongkar di Pelabuhan Pelindo Dumai setelah berlabuh di Perairan Dumai.

Aktivitas Bongkar Muat dilaksanakan  langsung oleh  Perusahaan Bongkar muat dan di awasi Oleh Pihak Bulog Subdivre Dumai dan Instansi Terkait Senin (28/5). Pembongkaran ini dilaksanakan setelah dilakukan pengecekan fisik oleh petugas untuk mewaspadai masuknya hama yang terbawa dari negara asal.

Disayangkan dalam Kegiatan Pembongkaran Beras Bulog dari Luar Negeri ini yang dilaksanakan Oleh Perum Bulog  Subdrive Dumai tidak melibatkan/menggunakan  Perusahaan Tally  Mandiri Indonesia yang secara resmi  dan sudah terdaftar  di kantor kesyahbandaran dan Otoritas  Pelabuhan Klas I Dumai. Dalam Hal ini Jelas  Perum Bulog Subdrive Dumai Tidak Mengindahkan Undang - Undang Republik Indonesia  diantaranya Undang - undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KM NO.15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusaha Tally di Pelabuhan, dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, dalam hal ini disampaikan Oleh Ketua DPW APTMI Riau Zulkifli  di dampingi  Sekretaris Agung  Kurniawan.

Ketua DPW APTMI Menyatakan bahwa pihakny sudah menyurati Perum Bulog - JPL  dengan No. 001/DPW APTMI/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 tentang Kegiatan Bongkar Muat. Perum Bulog Subdrive Dumai sebagai salah satu Perusahaan BUMN yang seharusnya Mentaati Undang - Undang  dan Aturan yang berlaku di tanah air ini. Namun sampai saat ini tidak di Gubris Oleh Pihak Perum Bulog Subdrive Dumai. Sementara  sesuai acuan  Tarif Jasa Bongkar Muat  yang di terbitkan Oleh DPW APBMI Riau  No. 05/DPW -APBMI/DMI/2018 tertanggal 03 Mei 2018 tentang Perubahan Tarif Bongkar Muat  di Poin 6 Tertuang  Jasa APTMI  Sebesar Rp. 4500/ Ton " Ungkap Zulkifli dengan Kesal.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI)  RIAU Juga Selaku Masyarakat Indonesia  memohon kepada Pemerintah dalam hal ini  Kementerian  Perhubungan Laut dalam hal Penegakan dan Pengawasan Peraturan ini.