Headlines News :
Home » , , » Meski Keuangan Memburuk, Pemkab Rohil Tetap Fokus Pembangunan Jalan dan Jembatan di Desa Dari Anggaran ADD

Meski Keuangan Memburuk, Pemkab Rohil Tetap Fokus Pembangunan Jalan dan Jembatan di Desa Dari Anggaran ADD

Written By Ripes News on Monday, December 3, 2018 | 2:15 PM

Ripesnews — Rohil - Melalui Bursa Inovasi Desa (BID) pemerintah pusat ingin merangsang pola pikir seluruh desa lebih kreatif dan inovatif. Pasalnya, pemerintah pusat menilai penggunaan dana desa yang digelontorkan cukup besar belum berkembang sesuai harapan.

Diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rohil, H.Jasrianto, bahwa selama ini dana desa yang digelontorkan pemerintah belum membuahkan hasil, karena tidak inovatifnya pemerintah desa.

Dikatakan Jasrianto, selama ini pemerintah desa hanya fokus pada pembangunan fisik saja seperti jalan, jembatan dan lainnya. Namun hal itu tidak akan membuat desa itu berkembang. Yang diharapkan agar berkembang cepat maka harus melalui BUMDes.

“Selama ini dibuat jalan, jembatan. Tak berkembang. Harusnya melalui BUMDes semua bisa dibuat apa saja sehingga bisa menghasilkan uang, dan desa punya kas sendiri,” kata Jasrianto. Sebenarnya, apa yang diharapkan pemerintah pusat ini sudah ada dilakukan dibeberapa desa di Rohil. Contoh, seperti taman wisata, pengolahan makanan dan sebagainya. Namun tidak terdokumentasi.

Jasrianto juga membolehkan, apabila dalam Musrenbangdes dimasukkan tentang pengadaan bibit tanaman buah untuk setiap rumah tangga, yang jelas hasilnya dapat diolah oleh BUMDes.

“Itu bisa menjadi komoditi, jadi semisal tanaman pepaya setiap satu rumah lima pokok. Lalu hasilnya dikelola oleh BUMDes, bisa dikemas dan dijual setelah dilakukan berbagai jenis olahan,” ujarnya.

Selain itu, produk yang sudah ada di setiap rumah tangga bisa dijual sendiri dengan mendirikan supermarket desa. Contoh gampangnya, bisa desa itu membuat toko bangunan. Lalu jika akan membangun belanjanya ya di toko itu.

Dicontohkan Jasrianto, seperti di Sinaboi ada usaha air sumur bor milik pengusaha yang dialirkan ke rumah warga dengan tarif setiap rumah Rp 80 ribu setiap bulan. Kendati setelah diloloskan untuk buat sumur bor di desa itu, warga hanya bayar Rp 30 ribu saja, dan uangnya masuk ke kas BUMDes.

“Makanya pemerintah pusat menayangkan inovasi ini agar pemerintah desa terangsang untuk meniru. Dan tentunya menerapkan di desanya masing-masing,” pungkasnya. 

Keuangan Daerah Lagi Sulit, Makanya Alokasi Dana Desa Belum Cair.



Wakil Bupati Rohil, Drs H Jamiludin kembali menegaskan, bahwa dalam kondisi yang dialami perangkat desa yang 11 bulan belum menerima insentif, bahwa tidak ada niat pemerintah menahan alokasi dana desa (ADD) tersebut.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Rohil, Drs H Jamiludin. Menurut Wabup sesungguhnya keuangan daerah saat ini memang sangat memprihatinkan. Tidak hanya Kabupaten Rohil,melainkan seluruh kabupaten yang ada di Riau ini mengalami hal yang sama.

"Tidak ada unsur menahan-nahan dana itu. Bahkan ada yang di dahulukan", Kata Jamiludin. Lebih lanjut, kondisi keuangan daerah sampai saat ini ada yang masih belum ditransfer oleh pemerintah pusat, yaitu alokasi triwulan ke empat (TW4) tahun 2017. Tentu saja hal ini menjadi persoalan bagi setiap perangkat yang bekerja.

Jamiludin mengaku, jika uang sudah standby maka pihaknya tidak ada menunggu lagi, melainkan langsung membayarkan melalui pemerintah desa. "Kalau uangnya sudah standby Insya Allah langsung dibayar, nyatanya TW4 Kita belum dibayar juga oleh pusat", ujarnya.

Wabup mengimbau, bahwa persoalan ini bukan saja persoalan di Rohil, melainkan dari pemerintah pusat. Yang sampai saat ini transfer dana bagi hasil (DBH) tidak stabil atau bahkan tidak lancar. Untuk itu diminta bisa bersabar dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Tidak Ada Niat Pemerintah Menahan Alokasi Dana Desa Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali menegaskan, bahwa dalam kondisi yang dialami perangkat desa yang 11 bulan belum menerima insentif, bahwa tidak ada niat pemerintah menahan alokasi dana desa (ADD) tersebut.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Rohil, Drs H Jamiludin. Menurut Wabup sesungguhnya keuangan daerah saat ini memang sangat memprihatinkan. Tidak hanya Kabupaten Rohil, melainkan seluruh kabupaten yang ada di Riau ini mengalami hal yang sama.

"Tidak ada unsur menahan-nahan dana itu. Bahkan ada yang di dahulukan", kata Jamiludin.

Lebih lanjut, kondisi keuangan daerah sampai saat ini ada yang masih belum ditransfer oleh pemerintah pusat, yaitu alokasi triwulan ke empat (TW4) tahun 2017. Tentu saja hal ini menjadi persoalan bagi setiap perangkat yang bekerja.

Jamiludin mengaku, jika uang sudah standby maka pihaknya tidak ada menunggu lagi, melainkan langsung membayarkan melalui pemerintah desa. "Kalau uangnya sudah standby Insya Allah langsung dibayar, nyatanya TW4 Kita belum dibayar juga oleh pusat",  ujarnya.

Wabup mengimbau, bahwa persoalan ini bukan saja persoalan di Rohil, melainkan dari pemerintah pusat. Yang sampai saat ini transfer dana bagi hasil (DBH) tidak stabil atau bahkan tidak lancar. Untuk itu diminta bisa bersabar dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.**(Adv-Humas)
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ripes News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright 2013 - 2017,RIPES NEWS
Media Bisnis Terpercaya

| RIPESNEWS | DUNIA LOKER INDONESIA | PEMKO DUMAI | PEMKO ROHIL | JONY MARZAINUR | MR. AYAI | INDAH FM RADIO | DUPE TV | BUSINESS RIAU |

Jalan Datuk Laksaman No. 292 Kota Dumai Email : ripesnews@gmail.com Hp. 0812 6811 1177